BRAVO13.ID, Samarinda - Angin segar dari ambisi besar Samarinda untuk memiliki Teras Samarinda sebagai ikon kota berubah menjadi kabut tebal penuh ketidakpastian. Di balik megahnya proyek senilai Rp36,9 miliar yang didanai oleh APBD ini, ada jeritan pilu dari puluhan pekerja yang haknya belum terbayar. Total kerugian finansial mereka mencapai Rp430 juta, dan waktu terus berjalan tanpa kepastian.
Penyebab persoalan ini bermuara perusahaan kontraktor pelaksana yang tidak kunjung memenuhi kewajibannya. Bulan-bulan berlalu, tetapi hak pekerja tetap terkatung-katung. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyatakan kekecewaannya terhadap perusahaan tersebut yang dinilai tidak kooperatif. Bahkan, perusahaan telah beberapa kali mangkir dari panggilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan DPRD Samarinda.
"Kenapa ini bisa terjadi? Bukankah proses tender sudah melalui mekanisme yang benar? Jika administrasi perusahaan sudah lengkap, kenapa masalah pembayaran masih muncul?" ujar Anhar dengan nada geram.
Proyek Bermasalah Sejak Awal
Proyek Teras Samarinda tahap I sebelumnya telah mengalami berbagai hambatan. Empat kali adendum dilakukan karena kendala seperti cuaca buruk dan keterlambatan pengiriman material dari luar negeri. Namun, masalah utama justru mencuat dari kewajiban kontraktor terhadap para pekerja.
DPRD Samarinda, sebagai salah satu pihak yang menyetujui anggaran proyek ini, merasa ikut bertanggung jawab atas masalah tersebut. Anhar bahkan menyarankan agar kasus ini dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika tidak segera ada penyelesaian yang jelas.
"Kalau perusahaan memang bersih, kenapa harus risih? Kami tidak akan tinggal diam. Ini menjadi evaluasi besar bagi kami semua," tegasnya.
Harapan dan Desakan untuk Perubahan
Anhar juga mendesak Disnaker Samarinda untuk lebih tegas dalam mengevaluasi kredibilitas perusahaan yang terlibat dalam proyek pemerintah. "Teras Samarinda ini seharusnya jadi kebanggaan kota, bukan malah mencoreng citra Samarinda karena ulah perusahaan. Jangan biarkan ini terulang," pintanya.
Kepala Disnaker Samarinda, Wahyono Hadiputro, turut menyoroti pentingnya hubungan kerja yang sah. Menurutnya, jika ada pemberi perintah, pekerjaan yang jelas, dan pembayaran upah yang dijanjikan, maka perusahaan wajib memenuhi hak para pekerja, terlepas dari formalitas dokumen kontrak.
"Jika ketiga unsur itu terpenuhi, bahkan meski hanya disampaikan secara lisan, itu tetap membentuk hubungan kerja yang sah menurut hukum," jelas Wahyono.
Proyek Teras Samarinda, yang awalnya diharapkan menjadi simbol baru kemajuan kota, kini justru menjadi pengingat pahit akan kurangnya pengawasan terhadap perusahaan pelaksana. Samarinda kini dihadapkan pada dilema: membangun ikon kota atau merobohkan kepercayaan publik. Dengan para pekerja yang masih menanti hak mereka, proyek ini telah melukai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang seharusnya menjadi fondasi setiap pembangunan.
Pekerja yang dirugikan mungkin tidak memiliki suara yang cukup nyaring, tetapi mereka adalah bagian tak terpisahkan dari mimpi besar Teras Samarinda. Kini, bola ada di tangan pemerintah dan pihak terkait. Apakah masalah ini akan menjadi noda permanen dalam sejarah pembangunan kota, atau justru menjadi titik balik menuju sistem yang lebih adil dan transparan? (adv)