BRAVO13.ID, Samarinda - Senin pagi itu, Istana Negara di Jakarta Pusat menjadi lebih ramai dari biasanya. Para menteri Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029 satu per satu mulai hadir, bersiap untuk dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah Yusril Ihza Mahendra, tokoh senior yang dipercaya mengisi jabatan baru sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Kementerian baru ini merupakan bagian dari restrukturisasi yang dirancang oleh pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks di Indonesia. Yusril menilai bahwa pembentukan kementerian baru ini adalah langkah tepat dan sangat diperlukan, terutama dalam memperkuat fungsi legislasi di pemerintah.

“Pemerintah harus mempunyai suatu badan yang disebut dengan badan legislasi, gunanya untuk mendukung DPR dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,” ungkap Yusril saat tiba di Istana Negara.

Dengan tugas yang diembannya, Yusril optimis bahwa struktur baru ini akan efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Menurutnya, koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan bidang hukum akan menjadi kunci keberhasilan.

“Tentu selain hukum, HAM, kemudian imigrasi, dan pemasyarakatan, kami juga akan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait,” lanjutnya.

Yusril menegaskan bahwa dirinya akan fokus menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. “Insyaallah kami akan melaksanakan tugas itu dengan baik,” ujarnya, penuh keyakinan.

Pada pelantikan hari itu, selain Yusril, sejumlah tokoh penting lainnya juga hadir, seperti Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Mereka hadir mengenakan setelan jas hitam dan dasi biru muda sesuai dress code yang telah ditentukan.

Kabinet Prabowo kali ini terdiri dari tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis, yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan untuk Indonesia dalam lima tahun mendatang. Yusril, dengan kepercayaan penuh, siap menjalankan peran barunya demi kemajuan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. (*)