BRAVO13.ID, Samarinda - Isu yang mengemuka terkait pemecatan Tia Rahmania sebagai anggota DPR terpilih semakin memanas di ranah politik Indonesia. Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, mengklarifikasi bahwa keputusan tersebut tidak ada hubungannya dengan kritik yang dilayangkan Tia kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. "Narasi yang berkembang menyesatkan, seolah-olah pemecatan ini adalah konsekuensi dari protes terhadap Nurul Ghufron," ungkap Djarot tegas saat memberikan pernyataan kepada wartawan pada Kamis, 26 September 2024.

Djarot menjelaskan bahwa pemecatan Tia Rahmania merupakan hasil dari perselisihan suara yang sudah dilaporkan ke Mahkamah Partai. Ini menunjukkan adanya dinamika internal yang kompleks di dalam PDIP, di mana proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, ada lebih dari 100 laporan mengenai perselisihan hasil suara yang masuk ke partai, yang kemudian memicu evaluasi lebih lanjut terhadap Tia dan Rahmad Handoyo, anggota DPR terpilih lainnya dari Dapil yang sama.

Djarot mengungkapkan bahwa keputusan pemecatan Tia dan Rahmad Handoyo tidak datang begitu saja, melainkan melalui serangkaian proses internal yang menyeluruh. "Ada gugatan dan laporan terkait perselisihan perolehan suara. Keduanya kemudian dipanggil dan diperiksa oleh Panitera Mahkamah Partai," lanjut Djarot, menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses tersebut.

Ia memastikan bahwa semua langkah yang diambil berlandaskan pada bukti-bukti yang diajukan, serta keinginan untuk menjaga integritas partai. Dengan begitu, PDIP menunjukkan bahwa mereka mengutamakan prinsip demokrasi dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil.

Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan segera terwujud pada waktu yang tepat. Namun, Puan memilih untuk tidak mengungkapkan lebih jauh mengenai waktu spesifik pertemuan tersebut. "Insya Allah, kita akan segera mengadakan pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Timing-nya akan tepat," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Prabowo Subianto mempersiapkan langkah besar dengan merombak struktur kementerian untuk memastikan fokus dan efektivitas kerja pemerintahan. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa langkah ini diambil untuk memecah kementerian yang terlalu banyak bidangnya, sehingga setiap kementerian bisa lebih fokus pada program-program yang ditangani. "Kementerian akan dipecah agar lebih fokus pada program yang ada," jelas Muzani, menggarisbawahi tujuan utama dari perubahan ini.

Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo juga memberikan tanggapan mengenai kemungkinan bertambahnya jumlah kementerian menjadi 44, yang menjadi prerogatif presiden terpilih. "Itu kewenangan presiden terpilih. Karena sudah diberi mandat oleh rakyat," tegas Jokowi saat meninjau Gudang Bulog di Kalimantan Timur.

Melalui berbagai isu ini, dapat terlihat bagaimana dinamika politik di Indonesia terus berkembang, dengan setiap keputusan dan langkah yang diambil akan memberikan dampak yang signifikan terhadap lanskap politik dan pemerintahan mendatang. (*)