BRAVO13.ID, Samarinda - Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI kini sedang meniti proses panjang yang penuh dinamika dalam penyelidikan penyelenggaraan ibadah haji 2024. Sebuah langkah yang tidak hanya berhenti pada rapat-rapat formal, namun juga menjelajahi setiap celah untuk menemukan kebenaran di balik pelaksanaan ibadah suci ini. Seperti halnya sebuah drama politik yang tak berkesudahan, Pansus ini menggelar sidak mendadak ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) yang dipimpin oleh Yaqut Cholil Qoumas pada Rabu, 4 September lalu. Aksi tersebut merupakan salah satu dari serangkaian langkah investigasi yang diambil untuk mengurai simpul-simpul kebijakan haji yang sering kali membingungkan publik.

Namun, tak hanya di tanah air, arah penyelidikan Pansus ini semakin meluas hingga ke Tanah Suci. Sebuah kunjungan ke Arab Saudi sedang direncanakan, di mana mereka berencana bertemu dengan mitra Kemenag di sana. John Kennedy Azis, salah satu anggota Pansus, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari sumber-sumber utama di Saudi yang terkait erat dengan penyelenggaraan haji, seperti kementerian yang mengurusi masalah haji dan umrah serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi. "Kita harus minta informasi dari mitra-mitra Kemenag di Arab Saudi. Kita akan ketemu dengan kementerian yang membidangi masalah haji dan umrah, kita bertemu dengan KBRI," ucap John, menggambarkan urgensi untuk mendapatkan gambaran lebih jelas demi memastikan kesuksesan penyelenggaraan haji tahun depan.

Namun, di balik layar, Pansus ini juga bergerak cepat di Tanah Air. Sejumlah saksi penting telah dipanggil untuk dimintai keterangannya. Salah satu yang paling terbaru adalah Staf Khusus Menteri Agama, Isfah Abidal Azis atau yang lebih dikenal dengan Gus Alex. Kehadirannya di panggil Pansus menyiratkan betapa rumitnya proses peralihan kuota haji reguler ke haji plus, sebuah isu sensitif yang menjadi sorotan publik.

Tidak berhenti di sana, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, juga dihadirkan sebagai saksi. Kehadirannya dalam rapat Pansus di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin, 2 September, menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan dana haji yang transparan, terutama terkait pembayaran ibadah haji dan pembagian kuota jemaah. Dalam suasana rapat yang berlangsung tertutup, Pansus juga telah memanggil Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), atau biro travel yang mengurus perjalanan haji, menambah babak baru dalam pencarian kejelasan mengenai alokasi kuota yang menjadi isu krusial.

Sementara itu, pada tanggal 27 Agustus lalu, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Jaja Jaelani, turut dipanggil untuk memberikan keterangan. Keberadaan Jaelani di tengah penyelidikan ini semakin memperkuat bahwa Pansus berupaya menggali semua informasi dari berbagai aspek yang terkait langsung dengan pelaksanaan ibadah haji 2024, agar semua pertanyaan dan keraguan publik dapat terjawab.

Langkah demi langkah yang ditempuh Pansus Haji ini menjadi bukti bahwa mereka bertekad untuk memberikan jawaban atas kegelisahan masyarakat terkait ibadah haji, sebuah ritual suci yang diharapkan berjalan dengan baik dan terorganisir tanpa menyisakan kontroversi. (*)