BRAVO13.ID, Samarinda - Penggunaan jet pribadi oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dan adik iparnya, Kaesang Pangarep, memicu kehebohan di publik. Foto-foto yang memperlihatkan Bobby bersama istrinya, Kahiyang Ayu, menaiki jet pribadi viral di media sosial. Tak lama setelah itu, dugaan gratifikasi muncul karena posisi Bobby sebagai menantu Presiden Joko Widodo membuatnya terus berada di bawah sorotan.
Kasus ini memasuki babak baru ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara mengejutkan mengalihkan penanganan kasus dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM). Langkah ini, menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dilakukan karena adanya laporan resmi dari masyarakat terkait dugaan gratifikasi tersebut. Alhasil, penanganan kasus harus mengikuti prosedur yang berlaku.
“Penanganan dugaan penerimaan gratifikasi Saudara BN (Bobby Nasution) sudah tidak lagi berada di Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, karena sudah ada laporan yang masuk, maka difokuskan di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM),” ujar Tessa pada Senin (9/9/2024).
Meski demikian, pengalihan kasus ini memunculkan pertanyaan dan kritik dari berbagai pihak. Banyak yang khawatir bahwa langkah ini justru akan memperlambat penanganan kasus. Salah satu kritikus, Zaenur Rohman, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, menilai keputusan ini bisa berujung pada ketidakjelasan sikap KPK dalam menangani dugaan gratifikasi yang melibatkan pejabat tinggi.
“KPK tampaknya gamang dalam kasus ini. Pengalihan ke PLPM membuka peluang bagi penanganan lebih lanjut, tetapi jika tidak ada tindak lanjut, publik akan merasa dirugikan karena kasus ini tidak mendapat kepastian hukum,” kata Zaenur.
Di sisi lain, Bobby Nasution tidak tinggal diam. Ia mengakui bahwa dirinya memang pernah menggunakan jet pribadi, namun ia tidak merinci apakah itu pesawat yang sama dengan yang terlihat di foto viral tersebut. Ia juga mempersilakan KPK untuk memeriksa sumber dana yang digunakan, sambil menegaskan bahwa tidak ada anggaran APBD atau uang hasil korupsi yang terlibat. “Silakan dicek, diperiksa, apakah pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi. Yang pasti saya bisa pastikan, saya bisa deklarasikan bahwa uangnya bukan dari situ,” ujar Bobby dengan yakin.
Saat ini, KPK melalui PLPM tengah melakukan penelaahan awal terhadap laporan masyarakat yang masuk. Proses ini akan menentukan apakah kasus layak dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Namun, publik berharap KPK bisa bertindak lebih cepat dan tegas, mengingat posisi Bobby sebagai menantu Presiden Joko Widodo, serta pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antikorupsi ini.
Ke depan, transparansi dan kecepatan dalam menangani kasus ini menjadi sorotan. Publik menunggu langkah berikutnya dari KPK, sementara isu ini tetap menjadi topik hangat di masyarakat. (*)