BRAVO13.ID, Samarinda - Di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan deretan kursi dan meja kayu yang berbaris rapi, Jasno, seorang anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, berbicara dengan penuh semangat. Pandangannya tegas, dan suaranya mantap saat ia mengungkapkan visi yang berani untuk mengubah wajah Kota Samarinda yang selama ini tercemar oleh keruwetan kabel-kabel yang tergantung sembarangan di sepanjang jalan.

Jasno, seorang legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN), menyadari betapa pentingnya sebuah kota yang tertata dengan baik. Di hadapan para wartawan, ia mengutarakan gagasan ambisiusnya: pembuatan boks induk yang mampu menampung semua kabel—mulai dari kabel PLN, Telkom, hingga PDAM. Menurutnya, langkah ini sangat mendesak untuk diambil agar pemandangan kota tidak lagi terganggu oleh kabel-kabel yang berseliweran tanpa aturan

“Jika PLN ingin memulai dengan menanam kabel listrik terlebih dahulu, saya pikir itu langkah yang baik,” ujar Jasno sembari mengangguk pelan. “Pembuatan boks induk semacam ini memang belum banyak diterapkan di Indonesia, hanya beberapa kota besar seperti Bandung yang mulai merintisnya, itu pun hanya di kawasan utama.”

Jasno menjelaskan bahwa masalah utama justru terletak pada kabel-kabel telekomunikasi. Kabel-kabel ini, yang mencakup kabel telepon dan internet dari berbagai provider, tampak paling semrawut dan mengganggu pemandangan kota. Sedangkan kabel-kabel milik PLN, menurutnya, masih terbilang rapi. Namun, ide untuk menggabungkan semua kabel dalam satu boks induk tampak lebih masuk akal dan efisien. Dengan boks tersebut, tidak hanya kabel listrik yang bisa tertata, tetapi juga pipa PDAM dan jaringan telekomunikasi lainnya.

“Bayangkan saja, di dalam boks itu, orang bisa berjalan dan ada ruang khusus untuk masing-masing kabel. Semuanya tertata rapi, tidak ada lagi kabel yang menggantung atau melintang di atas jalan,” paparnya dengan penuh keyakinan.

Meski terdengar ideal, Jasno juga menyadari bahwa proyek ini tidak akan mudah diwujudkan. Pembangunan boks induk kabel tentu memerlukan pembongkaran besar-besaran yang akan melibatkan banyak infrastruktur kota. Tidak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah kota dan pihak-pihak terkait, terutama dalam hal anggaran. Jika proyek ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka PLN sebagai salah satu pengguna boks harus membayar sewa kepada pemerintah kota. Namun, jika menggunakan anggaran PLN, tetap harus ada kesepakatan mengenai infrastruktur yang dimiliki Pemkot, seperti jalan dan drainase.

Dalam penutupnya, Jasno berharap inisiatif ini tidak hanya mampu menata ulang wajah Kota Samarinda, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi warganya. Baginya, kota yang rapi adalah cerminan dari masyarakat yang tertib dan teratur, sebuah tujuan yang layak diperjuangkan. (adv)