BRAVO13.ID, Samarinda - Di tengah hiruk-pikuk Kota Samarinda yang terus berkembang, perdebatan mengenai masa depan transportasi publik kini menjadi sorotan utama. Pada Selasa (27/8/2024), Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, melontarkan pertanyaan kritis terkait rencana ambisius Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk mengadakan Skytrain dan Bus Rapid Transit (BRT). Di balik proyek ini, Samri melihat adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi urgensi dan manfaat sebenarnya bagi masyarakat.

Samri, dengan nada yang serius namun penuh kehati-hatian, menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum memutuskan apakah kedua moda transportasi tersebut benar-benar merupakan kebutuhan utama warga Samarinda, atau sekadar proyek prestisius yang belum tentu relevan. "Kita harus benar-benar memahami apakah Skytrain dan BRT ini adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat Samarinda atau hanya sekadar proyek prestisius," ujar Samri, menatap tajam para jurnalis yang mengerubunginya.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menggarisbawahi besarnya investasi yang akan dikeluarkan untuk mewujudkan Skytrain dan BRT. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan dampak signifikan bagi kualitas hidup warga. “Biaya pengadaan dan operasional kedua moda transportasi ini tidak kecil. Saya ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup warga Samarinda,” tegasnya dengan penuh keyakinan.

Tak hanya dari sisi finansial, Samri juga menyoroti tantangan besar lain yang mungkin muncul, yaitu soal integrasi dan pemeliharaan kedua sistem transportasi tersebut. Dalam pandangannya, kemegahan proyek ini bisa menjadi sia-sia jika tidak diiringi dengan perencanaan matang mengenai integrasi antar moda serta kesiapan anggaran untuk pemeliharaan. “Jika Skytrain dan BRT ini diimplementasikan, bagaimana dengan integrasi sistemnya? Apakah sudah dipikirkan mengenai biaya pemeliharaannya? Jangan sampai nanti terbengkalai karena anggaran perawatan yang tidak mencukupi,” lanjutnya, mengajukan pertanyaan yang tak kalah penting.

Dalam penutupnya, Samri mendesak Dinas Perhubungan untuk segera memberikan laporan rinci mengenai studi kelayakan yang telah dilakukan. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam setiap langkah yang diambil oleh pemerintah kota. “Kami nanti akan meminta penjelasan lebih lanjut dari Dishub mengenai detailnya,” pungkasnya, dengan harapan agar rencana besar ini mendapat perhatian lebih serius dari semua pihak yang terlibat.

Bagi Samri, masa depan transportasi publik di Samarinda bukan sekadar tentang menambahkan moda baru, tetapi tentang bagaimana setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga kota. Di tengah berbagai pertimbangan ini, ia mengajak semua pihak untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan besar yang akan mempengaruhi masa depan kota ini. (adv)