BRAVO13.ID, Samarinda - Pada Kamis, 29 Agustus 2024, langit Jakarta diperkirakan akan diselimuti oleh kepulan asap knalpot dari motor-motor ojek online. Sekitar 500 hingga 1.000 pengemudi ojek online (ojol) berencana menggelar unjuk rasa besar-besaran. Gelombang unjuk rasa ini bukan hanya akan mengguncang ibu kota, tetapi juga menimbulkan dampak luas bagi seluruh pengguna layanan ojek online di Indonesia.

Sesuai dengan rencana tersebut, beredar kabar yang mengatakan bahwa seluruh pengemudi ojol di tanah air tidak akan menerima pesanan apapun dari pelanggan. Kabar ini tentu memicu kepanikan di kalangan pengguna layanan ojol yang sangat bergantung pada kemudahan dan kecepatan layanan ini dalam kehidupan sehari-hari.

Menanggapi rumor tersebut, Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa para peserta aksi unjuk rasa akan mematikan aplikasi mereka dan menolak semua bentuk pesanan, baik itu pengantaran makanan, barang, maupun paket. Namun, Igun juga menjelaskan bahwa mitra driver yang tidak ikut serta dalam aksi tetap akan melanjutkan pekerjaan mereka seperti biasa. “Bagi peserta aksi, iya, pasti aplikasi akan dimatikan. Namun bagi mereka yang tidak ikut, mereka masih tetap aktif melayani masyarakat. Ini adalah bentuk saling menghormati antara peserta aksi damai dan mereka yang memilih untuk tidak berpartisipasi,” jelas Igun melalui pesan singkat.

Unjuk rasa ini mengusung dua tuntutan utama. Pertama, para pengemudi meminta penurunan tarif potongan yang saat ini mencapai antara 20 hingga 30 persen dari pendapatan mereka. Kedua, mereka menuntut agar pekerjaan sebagai pengemudi ojol diakui secara resmi dalam undang-undang, memberikan perlindungan hukum dan kepastian kesejahteraan bagi mereka.

Igun mengungkapkan bahwa ketidakadaan legalitas dalam undang-undang membuat posisi tawar para pengemudi di hadapan perusahaan aplikasi sangat lemah. “Kelemahan ini diperparah oleh posisi pemerintah yang hingga kini belum mampu memberikan solusi yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi mitra perusahaan aplikasi,” tambahnya.

Menanggapi rencana aksi ini, Tirza Munusamy, Chief of Public Affairs Grab Indonesia, menyatakan bahwa tarif layanan Grab telah dirancang dengan teliti sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Tarif layanan kami dihitung secara saksama sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permenkominfo No. 1/Per/M.Kominfo/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Kami berusaha menjaga keseimbangan antara pendapatan mitra pengemudi dan kestabilan permintaan pasar terhadap layanan kami,” ujar Tirza.

Sementara itu, Rosel Lavina, Head of Corporate Affairs Gojek Indonesia, menyayangkan keputusan pengemudi ojol untuk mematikan aplikasi mereka sebagai bentuk protes. “Kami selalu terbuka terhadap aspirasi dari mitra driver aktif kami dan senantiasa mendorong mereka untuk menyampaikan aspirasi secara kondusif dan tertib. Kami juga menyayangkan jika aksi ini memberikan kesan bahwa layanan kami tidak beroperasi,” ungkap Rosel.

Aksi unjuk rasa ini mencerminkan ketegangan yang tengah dialami oleh para pengemudi ojol dan perlunya dialog yang konstruktif antara mereka, perusahaan aplikasi, dan pemerintah. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, harapan akan perubahan dan perbaikan kesejahteraan menjadi inti dari perjuangan para pengemudi ini. (*)