BRAVO13.ID, Samarinda - Di balik tembok kokoh DPP Partai Gerindra, kabar angin yang berembus tentang kemarahan Presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap manuver revisi Undang-Undang Pilkada mengguncang panggung politik nasional. Berita tentang kemarahan itu bukan sekadar desas-desus biasa; ia menimbulkan gelombang spekulasi di kalangan elit politik dan masyarakat yang semakin panas dengan situasi negara menjelang pergantian kepemimpinan.

Pada hari itu, di sebuah ruangan yang dikelilingi poster dan bendera Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Wajahnya tegas, suaranya jelas, mencerminkan tekad yang kuat untuk meluruskan persepsi yang terlanjur berkembang. Di hadapan para wartawan yang menunggu dengan cermat, Ariza menegaskan bahwa Prabowo Subianto, seorang pemimpin yang dikenal teguh pada prinsip, tidak mungkin terjerumus dalam tindakan yang merugikan demokrasi.

“Pak Prabowo selalu mengedepankan demokrasi,” ujar Ariza, suaranya bergetar dengan keyakinan. "Beliau selalu berpijak pada peraturan dan perundang-undangan sebagai landasan. Konstitusi adalah pijakan utama dalam setiap keputusannya.”

Ariza tak hanya sekadar berbicara, ia mengajak hadirin untuk melihat jauh ke dalam 17 tahun perjalanan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Bagi Ariza, Prabowo adalah sosok yang selalu menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi rakyat. Di setiap keputusan besar, termasuk revisi undang-undang, Prabowo selalu menimbang kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. “Keputusan-keputusan beliau selalu bijaksana,” lanjut Ariza, “mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta persatuan dan kesatuan.”

Dalam kalimat yang penuh makna, Ariza menggambarkan bagaimana Prabowo, di tengah badai politik yang kerap menghantam, lebih memilih untuk mengalah demi kebaikan bangsa. Ketika partai lain mungkin akan mempertahankan posisinya dengan keras, Prabowo justru memilih jalan yang tenang, memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap berada di garis depan.

Namun, di luar tembok DPP Partai Gerindra, spekulasi terus bergulir. Pernyataan Hamid Awaluddin, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam sebuah wawancara di program Gaspol! di YouTube Kompas.com, semakin memanaskan situasi. Hamid dengan jujur mengungkapkan bahwa ia mendengar kabar tentang kemarahan Prabowo terhadap gerakan revisi UU Pilkada yang tiba-tiba muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya dengar, pagi ini Pak Prabowo itu marah luar biasa karena kenapa tiba-tiba ada gerakan untuk merevisi undang-undang Pilkada,” kata Hamid dengan nada yang penuh keprihatinan. Meskipun Hamid tidak bisa memastikan kebenaran kabar itu, kehadiran spekulasi ini cukup untuk membuat suasana politik menjadi semakin tegang.

Sikap mendadak dari Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR yang juga adalah elite Partai Gerindra, semakin memperkuat dugaan tentang kemarahan Prabowo. Hamid menyoroti bagaimana Dasco, tanpa tanda-tanda sebelumnya, tiba-tiba membatalkan rencana pengesahan revisi UU Pilkada. "Makanya Dasco sebagai orang Gerindra tiba-tiba balik badan kan, tiada hujan, tiada guntur, tiba-tiba balik badan," kata Hamid, menggambarkan kejadian yang tak biasa ini sebagai indikasi adanya tekanan besar di balik layar.

Hamid melanjutkan, bahwa jika kabar kemarahan Prabowo benar, hal itu sepenuhnya dapat dimengerti. Sebagai presiden terpilih yang akan segera dilantik dalam waktu kurang dari dua bulan, Prabowo tentu tidak ingin memulai masa jabatannya dengan beban berat berupa kontroversi revisi UU Pilkada. Baginya, revisi yang dipaksakan hanya akan memicu gelombang protes yang tak akan mudah mereda, bahkan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan baru.

Di balik semua spekulasi ini, satu hal menjadi jelas: Prabowo Subianto adalah pemimpin yang tidak hanya memikirkan kepentingan partainya sendiri, tetapi juga kepentingan bangsa secara keseluruhan. Keputusan DPR untuk membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada setelah gelombang protes besar-besaran menjadi bukti nyata bagaimana suara rakyat masih mampu mengguncang kebijakan di tingkat tertinggi.

Pada hari itu, Kamis, 22 Agustus 2024, rapat paripurna DPR yang sedianya menjadi ajang pengesahan revisi UU Pilkada berubah menjadi momen yang mengejutkan. Tidak memenuhi kuorum, rapat itu dibatalkan, meninggalkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan utama untuk Pilkada Serentak 2024. Keputusan ini disambut dengan lega oleh banyak pihak, termasuk KPU yang segera menyusun draf PKPU berdasarkan putusan MK.

Dalam suasana yang masih hangat, Prabowo Subianto berdiri di ambang pintu sejarah baru, dengan tantangan yang semakin besar di depan mata. Langkah-langkah yang diambil dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan arah bangsa ini, dan bagaimana Prabowo memimpin di tengah arus yang deras akan menjadi ujian terbesar dalam karier politiknya. Di tengah segala gejolak, satu hal yang tetap: tekad Prabowo untuk memimpin dengan bijaksana, mendengarkan rakyat, dan menjaga kehormatan demokrasi di tanah air. (*)