BRAVO13.ID, Samarinda – Beasiswa pendidikan menjadi impian banyak pelajar dan mahasiswa di Kota Tepian. Namun, berbeda dengan daerah tetangga seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Timur yang memiliki program beasiswa unggulan, Samarinda belum mampu mewujudkan hal serupa. Mengapa?

Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, membuka tabir di balik kendala ini. Ternyata, keterbatasan anggaran menjadi batu sandungan utama. Meskipun APBD Samarinda mencapai Rp5,7 triliun pada tahun 2024, namun beban penduduk yang besar dan jumlah sekolah yang mencapai 803 satuan pendidikan, dari PAUD hingga SMP, menjadi tantangan tersendiri.

"Kami memiliki sekitar 10.000 guru yang harus diperhatikan, dengan 7.241 di antaranya menerima insentif," ungkap Puji. Meskipun alokasi dana pendidikan mencapai Rp836 miliar atau 20% dari APBD, namun ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2009.

"Seharusnya, 20% dari dana pendidikan dialokasikan di luar gaji dan tunjangan. Namun, pada kenyataannya, anggaran tersebut sudah termasuk gaji dan tunjangan bagi seluruh ASN, serta tunjangan sertifikasi dan peningkatan profesionalitas (PTP) yang mencapai sekitar Rp506 miliar," jelas Puji.

Dengan sisa anggaran sekitar Rp250 hingga Rp300 miliar, pemerintah kota harus membagi fokus antara pembangunan infrastruktur pendidikan yang juga mendesak, seperti pembangunan 17 sekolah baru, dengan program-program pendidikan lainnya.

Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan, mungkinkah mimpi beasiswa Samarinda akan terwujud di masa depan? Akankah ada solusi kreatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Samarinda? (adv)