BRAVO13.ID, Samarinda -Di tengah hiruk-pikuk kota yang sibuk, sebuah ruangan di Kantor DPRD Samarinda menjadi saksi bisu atas upaya peningkatan kualitas pendidikan. Pada hari Rabu yang cerah, Komisi IV DPRD Samarinda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda berkumpul untuk membahas masa depan pendidikan di kota ini.

Rapat dengar pendapat (RDP) ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan langkah awal menuju perubahan signifikan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Ketua Komisi IV, Sri Puji Astuti, dengan semangat menyala, menegaskan perlunya revisi. "Kita harus memastikan bahwa peraturan kita sesuai dengan realitas di lapangan," ujarnya, mengkritik ketidaksesuaian antara perda dan kondisi aktual.

Sri Puji menyoroti beberapa area kunci, seperti program pendidikan yang ramah anak dan kewenangan sekolah SMA/SMK yang kini berada di bawah provinsi, namun masih tercatat dalam perda lama. "Ini bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap anak di Samarinda mendapatkan pendidikan yang mereka layak dapatkan," tambahnya.

Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, mengakui kompleksitas tantangan yang dihadapi. "Kami membutuhkan waktu untuk membedah perda ini," katanya, menjanjikan analisis mendalam dan perubahan yang akan datang. "Kami akan kembali dengan rencana yang matang."

Sementara itu, masalah sekolah inklusi menjadi topik hangat. Dengan 178 sekolah inklusi di Samarinda yang tidak memiliki guru pendamping khusus, revisi perda ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan tersebut.

Ketika RDP berakhir, ada rasa harapan yang menggantung di udara. Samarinda berada di ambang perubahan, dan semua mata tertuju pada para pemimpin ini untuk membawa pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. (adv)