BRAVO13.ID, Samarinda -Suara mesin bor dan palu masih terdengar di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, Samarinda. Di sana, proyek Pembangunan Teras Samarinda yang digagas Pemerintah Kota Samarinda sejak tahun 2023 masih berlangsung. Padahal, proyek yang menelan anggaran Rp 1,2 triliun ini seharusnya sudah selesai pada bulan Februari 2024.
Salah satu warga yang tinggal di dekat lokasi proyek, Rini, mengeluhkan dampak dari keterlambatan proyek tersebut. Ia mengatakan, debu dan polusi udara sering mengganggu kesehatan dan kenyamanan dirinya dan keluarganya. Selain itu, ia juga merasa resah dengan keamanan di sekitar proyek, karena banyak pekerja yang tidak dikenal.
"Kami sudah capek dengan proyek ini. Sudah lama banget, tapi belum kelar-kelar. Kami jadi susah bernapas, susah tidur, susah jalan. Apalagi kalau malam, kami takut ada yang masuk rumah," keluh Rini.
Rini bukan satu-satunya yang merasa kecewa dengan proyek Pembangunan Teras Samarinda. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Anhar, juga menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja kontraktor. Ia mengkritik lambatnya penyelesaian proyek yang dianggap sebagai salah satu program unggulan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
"Proyek ini sudah menjadi bahan olok-olok masyarakat. Ini kan menyangkut citra pemerintah. Kalau begini terus, bagaimana masyarakat bisa percaya dengan pemerintah?" tegas Anhar.
Anhar, yang merupakan anggota Komisi II DPRD yang membidangi pembangunan, mengaitkan keterlambatan proyek ini dengan budaya Indonesia yang cenderung tidak tepat waktu. Ia menilai, hal ini mencerminkan rendahnya profesionalisme dan tanggung jawab kontraktor.
"Ini sudah menjadi sesuatu yang biasa di Indonesia. Apa sih yang di Indonesia tidak molor, kolor aja molor," ujarnya dengan nada sinis.
Ia menyoroti bahwa bahkan proyek-proyek besar, seperti pembangunan Ibukota Nusantara (IKN), tidak luput dari keterlambatan. Ia menganggap, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Masalahnya itu, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) aja molor. Kalau habis duit enggak dikerjakan, kalau molor itu biasa aja itu. Ini kan menunjukkan betapa tidak seriusnya pemerintah dalam mengurus bangsa ini," tambahnya.
Tak kalah mengkhawatirkan, alasan cuaca sering dijadikan tameng untuk menunda proses pembangunan Teras Samarinda. Padahal, menurut Anhar, cuaca tidak bisa dijadikan alasan karena sudah diprediksi sejak awal. Ia menekankan perlunya seleksi yang lebih ketat terhadap kontraktor, dengan saran agar yang tidak mampu menyelesaikan proyek tepat waktu sebaiknya dimasukkan dalam daftar hitam dan tidak diikutsertakan dalam proyek-proyek mendatang.
"Saya pikir pemerintah lebih selektif dalam pemilihan kontraktor. Kalau terlalu lama menyelesaikannya lebih baik di-blacklist saja kontraktornya. Tidak usah dipakai lagi ke depannya. Kita harus punya standar kualitas yang tinggi, bukan asal selesai," pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, belum memberikan tanggapan resmi terkait keterlambatan proyek Pembangunan Teras Samarinda. Saat dihubungi melalui telepon, ia mengaku sedang berada di luar kota dan tidak bisa memberikan komentar. (adv)