BRAVO13.ID, Samarinda -Suasana ruang rapat paripurna DPRD Kota Samarinda tampak tegang. Para anggota dewan, pejabat pemkot, dan warga pemilik lahan Pasar Pagi saling beradu argumen. Mereka membahas persoalan lahan yang menjadi kendala dalam pembangunan pasar modern di kawasan tersebut.

Rapat paripurna ini digelar atas inisiatif Komisi I DPRD Kota Samarinda yang membidangi perekonomian dan pembangunan. Rapat ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara pemkot Samarinda dan warga pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) yang lahan mereka terkena dampak pembangunan pasar.

“Kami ingin mencari solusi yang efektif, efisien, dan sesuai dengan hukum bagi kedua belah pihak. Kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan, baik itu pemkot Samarinda maupun warga pemilik SHM,” kata Abdul Khairin, anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, kepada Media.

Khairin, yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengatakan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang telah dilakukan oleh komisinya dengan para pemilik SHM beberapa hari sebelumnya. Dari koordinasi tersebut, diketahui bahwa warga masih mempertahankan hak mereka atas lahan yang sudah mereka miliki sejak lama.

“Sedangkan pemkot Samarinda juga masih berpegang pada design pembangunan yang sudah ditetapkan. Mereka mengklaim bahwa pembangunan pasar modern ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Samarinda,” ujar Khairin.

Pembangunan pasar modern di lahan Pasar Pagi Samarinda ini sudah direncanakan sejak tahun 2023. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan antara pemkot Samarinda dan warga pemilik lahan. Masalah ini sudah berlarut-larut dan belum menemukan titik temu.

“Kami berharap, rapat paripurna ini dapat membuka pintu komunikasi dan kerjasama antara pemkot Samarinda dan warga pemilik SHM. Kami ingin ada jalan keluar yang terbaik dari permasalahan ini,” tutup Khairin. (adv)