BRAVO13.ID, Samarinda -Suara mesin penghitung suara terdengar di ruang rapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda. Sejumlah petugas sibuk mengawasi proses rekapitulasi hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Di layar proyektor, angka-angka berubah sesuai dengan data yang masuk.
Namun, ada satu angka yang menarik perhatian. Angka itu adalah persentase golongan putih (Golput) atau warga yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dari total 1.012.000 pemilih yang terdaftar, hanya 524.000 yang memberikan suaranya. Artinya, sekitar 48,16 persen pemilih memilih untuk abstain.
Angka ini tentu menjadi peringatan keras bagi demokrasi, khususnya di Kota Samarinda. Pasalnya, tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kualitas pemilu. Semakin tinggi partisipasi, semakin tinggi pula legitimasi dan representasi hasil pemilu.
Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, berbagai pihak tengah bahu membahu menekan angka golput tersebut agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah Ketua DPRD Samarinda, Sugiyono.
Sugiyono adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah menjabat sebagai anggota DPRD Samarinda sejak 2014. Ia mengaku prihatin dengan fenomena golput yang terjadi di kota yang ia wakili.
"Menurut saya, golput itu adalah bentuk ketidakpedulian masyarakat terhadap proses demokrasi. Padahal, pemilu itu adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kita harus memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan kita," kata Sugiyono saat ditemui di kantornya.
Sugiyono menegaskan partai politik (Parpol) memiliki peranan penting untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Menurutnya, edukasi tersebut merupakan kunci untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman bagi masyarakat, tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu.
“Tugas penting parpol untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sebagai upaya menekan angka golput saat pemilu nanti,” ujar Sugiyono.
Ia pun mendorong seluruh parpol di Samarinda untuk aktif memberikan edukasi terkait proses pemilu, mulai dari tata cara pencoblosan hingga konsekuensi jika melakukan golput kepada masyarakat. Melalui berbagai platform seperti seminar, workshop, dan media sosial.
“KPU harus bekerja keras memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi pemilih,” jelasnya.
Sugiyono berharap pada pemilihan nantinya, Kota Samarinda bisa menjadi contoh yang baik bagi kabupaten/kota lain dalam menciptakan suasana demokrasi yang kondusif.
Kolaborasi antara partai politik, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat diharapkan mampu menghasilkan pemilu yang berkualitas dengan tingkat partisipasi yang tinggi.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi, guna mengurangi angka golput dan meningkatkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi," tutupnya. (adv)