BRAVO13.ID, Samarinda -Pasar Pagi Samarinda, salah satu pusat perdagangan tertua di Kota Tepian, masih berdiri kokoh di tengah kota. Meski sudah berusia lebih dari 50 tahun, pasar ini masih menjadi tujuan utama masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.
Namun, rencana pemerintah kota (pemkot) untuk merevitalisasi pasar ini menuai kontroversi. Pasalnya, ada 48 pemilik sertifikat hak milik (SHM) yang menolak relokasi. Mereka menganggap bahwa tanah dan bangunan mereka adalah milik pribadi yang tidak bisa digusur begitu saja.
Di sisi lain, pemkot berdalih bahwa revitalisasi pasar ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang dan pembeli, serta mengikuti perkembangan zaman. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bahkan menargetkan pembangunan pasar baru bisa selesai di akhir tahun ini.
Namun, hingga memasuki bulan kedua 2024, belum ada tanda-tanda bahwa proyek ini akan segera dimulai. Spanduk-spanduk penolakan masih terpampang di depan bangunan ruko-ruko yang berada di lahan SHM. Polemik ini juga menarik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, yang seharusnya menjadi mitra kerja pemkot.
Angkasa Jaya Djoerani, Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, mengatakan bahwa ia awalnya mendukung rencana revitalisasi pasar ini. Ia melihat bahwa pasar ini sudah membutuhkan perbaikan, dan pemkot memiliki anggaran yang cukup besar untuk mewujudkannya.
"Awalnya saya mendukung tentunya, kita punya anggaran cukup besar, kemudian usia dari Pasar Pagi yang sudah cukup lama, dan tuntutan zaman untuk kita bisa lebih mengikuti modernisasi," ucap Angkasa kepada Seputar Fakta, Jumat (9/2/2024).
Namun, ia juga mengaku khawatir dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk merevitalisasi pasar ini. Menurutnya, jika pemkot hanya membangun bagian pasar saja, mungkin masih bisa tercapai. Namun, jika melibatkan lahan SHM, maka proyek ini akan menjadi lebih luas dan besar.
"Kalau saya melihat, seandainya yang dibangun hanya bagian Pasar Paginya saja, saya kira memenuhi waktu dan biaya. Tapi kalau sekarang saya dengar melibatkan juga ada SHM, itu artinya luas dan besar, artinya saya meragukan, dari sisi waktu," jelasnya.
Angkasa juga mengaku tidak mengetahui konsep awal revitalisasi yang diinginkan pemkot. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini, pemkot belum memberikan penjelasan yang jelas tentang rencana pembangunan pasar ini. Ia menyarankan agar pemkot segera berdialog dengan pemilik SHM, agar bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
"Harusnya pemerintah duduk bareng lah, tentukan konsep. Karena bagaimanapun juga kita harus menghargai mereka yang punya hak milik, supaya pembangunan ini bisa berjalan mulus," terangnya.
Ia juga berharap agar pemerintah bisa lebih menghargai keberadaan pemilik SHM, yang juga merupakan bagian dari masyarakat Samarinda. Ia mengatakan bahwa masyarakat pasti menginginkan yang terbaik untuk kota ini, termasuk pembangunan pasar yang lebih modern dan nyaman.
"Masyarakat itu adalah bagian dari pembangunan, termasuk DPRD adalah bagian dari pemerintah. Harusnya, bareng-bareng, kita duduk dan kita putuskan konsep ini, bagaimana baiknya. Saya pikir itu adalah solusi yang paling baik lah," pungkasnya. (adv)