BRAVO13.ID, Samarinda -Sebuah kebijakan sekolah di Kota Samarinda yang mewajibkan siswa membeli kalender mendapat kritik dari salah satu anggota DPRD setempat. Kebijakan tersebut dinilai melanggar aturan dan tidak melibatkan pihak-pihak terkait.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan bahwa kebijakan pembelian kalender kepada siswa di salah satu SMK di Kota Samarinda tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

"Seharusnya ada persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur serta orang tua dan pihak terkait lainnya sebelum menerapkan kebijakan semacam itu. Dan hal itu tidak ada persetujuan dari Dinas terkait, maka kebijakan tersebut tidak dapat dibenarkan," ujarnya, Senin (5/2/2024).

Menurut Sri Puji, penggunaan kata "wajib" dalam kebijakan tersebut juga dapat dianggap melanggar hukum. Ia menegaskan bahwa segala bentuk pemungutan, penjualan, dan pembentukan anggaran belanja harus melalui proses yang melibatkan beberapa pihak, termasuk orang tua murid, Disdik Provinsi Kaltim, dan wali kota.

"Kami dari Komisi IV DPRD Kota Samarinda akan memanggil pihak sekolah untuk meminta penjelasan tentang kebijakan ini. Kami juga akan mengawasi agar tidak ada lagi kebijakan serupa yang merugikan siswa dan orang tua," tegasnya.

Sri Puji, yang juga politisi Partai Demokrat, mengingatkan pentingnya pertemuan rutin antara sekolah dan orang tua wali murid untuk menjalankan sosialisasi pendidikan karakter, pencegahan bullying, dan aspek-aspek lainnya.

"Sehingga diharapkan agar mekanisme pembelajaran di lapangan sesuai dengan ketentuan yang ada," pungkasnya. (adv)