BRAVO13.ID, Samarinda - Kota Samarinda yang dikenal sebagai Kota Tepian, memiliki berbagai persoalan lingkungan yang belum terselesaikan. Mulai dari pencemaran air sungai, sampah, hingga limbah industri dan pertambangan. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Anhar, menantang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam menangani dan mengendalikan dampak lingkungan.
Anhar mengatakan, DLH harus memiliki gagasan dan konsep yang luar biasa untuk Samarinda, yang merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Ia berharap DLH tidak hanya sekadar menjalankan tugas rutin, tetapi juga berinovasi dan berkreasi dalam mengatasi masalah lingkungan.
"DLH itu harus punya ide-ide cemerlang, jangan cuma ngurusin administrasi doang. Harus ada inovasi dan kreativitas yang bisa memberikan solusi bagi lingkungan di Samarinda," ujar Anhar, Senin (5/2/2024).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mencontohkan, salah satu inovasi yang bisa dilakukan DLH adalah dengan menerapkan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang ketat dan transparan terhadap setiap pemberian izin usaha atau kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Misalnya, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL).
"DLH harus berani menolak atau mencabut izin jika ada usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Amdal atau SPPL atau UKL-UPL. Jangan sampai ada yang lolos tanpa izin atau melanggar izin. DLH itu harus tegas sebagai polisi lingkungan," tegasnya.
Anhar mengakui, menyelesaikan persoalan lingkungan di Samarinda bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, ada banyak faktor yang mempengaruhi, seperti mental dan kebiasaan masyarakat, koordinasi antar instansi, hingga keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Namun, ia berpesan agar DLH tidak patah semangat dan terus berupaya melakukan perbaikan.
"Salah satu contoh yang bisa diperbaiki adalah soal aturan jam buang sampah. Ini kan sudah ada sejak lama, tapi masih banyak yang tidak patuh. Harus ada sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih intensif. Jangan sampai ada timbunan sampah di siang hari yang mengganggu pemandangan dan kesehatan," ucapnya.
Ia juga menginginkan agar DLH berpikir jangka panjang dalam merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Ia menyarankan agar DLH selaras dengan rancangan tata ruang wilayah (RTRW) kota Samarinda, yang merupakan pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan wilayah.
"DLH harus punya visi dan misi yang jelas untuk Samarinda. Jangan sampai ada terobosan yang bertentangan dengan RTRW. Misalnya, jangan ada reklamasi atau pembangunan di kawasan lindung atau konservasi. Harus ada keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan," pungkasnya. (adv)